Sejarah Singkat

LATAR BELAKANG

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana dari hasil studi yang dilakukan pihak luar negeri maupun Indonesia, menunjukkan bahwa dalam proses perizinan di Indonesia :

  1. Biaya untuk pengurusan izin cukup tinggi
  2. Prosedur perizinan yang berbelit-belit
  3. Persyaratan perizinan cukup banyak dan rumit
  4. Waktu dan penyelesaian izin yang cukup lama dan tidak pas

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada urusan mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

DASAR HUKUM

  1. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
  5. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  6. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah
  7. Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  8. Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Berita Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2021 Nomor 18)

SEJARAH SINGKAT